Kebijakan Otonomi Daerah Ditinjau dari Politik Hukum di Indonesia

kebijakan-otonomi-daerah-ditinjau-dari-politik-hukum-di-indonesia

OlehAde Fartini  M.H

Dosen LB STAINH & Kandidat Doktor Ilmu Hukum


A. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Secara filosofis dan konseptual, artinya didalam negaraIndonesia tidak ada lagi suatu wilayah yang berbentuk negara, yang ada hanyalah wilayah-wilayah yang merupakan bagian dari negara Indonesia yang disebut daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota harus tunduk kepada pemerintah pusat, walaupun masing-masing daerah tersebut mempunyai pemerintahan daerah sendiri.

UUD 1945 telah mengalami empat kali perubahan yakni pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002, dalam amandemen UUD 1945 tersebut banyak mengalami perubahan terkait pasal yang mengatur tentang pemerintah daerah. Berkaitan dengan setelah dilakukanya amandemen UUD 1945, ada dua undang undangyang mengatur tentang pemerintahan daerah sebagai penguat dan pemerjelas aturan mengenai pemerintahan daerah yang ada dalam UUD 1945. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah, dari kedua undang undang tersebut tidak jauh berbeda terkait aturan tentang otonomi daerah.

Setelah diadakan amandemen UUD 1945, ketentuan bahwa Indonesia menjunjung tinggi supremasi hukum diatur dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 amandemen, yang mengatur bahwa: Negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam suatu negara hukum, hukum dimaknai sebagai kesatuan hierarkis tatanan norma hukum yang berpuncak pada konstitusi.[1]

Landasan konstitusional mengnai negara hukum Indonesia dapat dilihat dari tujuan negarayang tertuang dalam alinea ke empat (4) pembukaan UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia, yang menyatakan :“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.[2]

Oleh karena itu bahwa Indonesia merupakan suatu negara hukum. Untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan negara, maka dibentuklah pemerintahan Indonesia yangdilaksanakan oleh aparatur negara untuk menjalankan roda pemerintahan, baik ditingkat pusat, provinsi dan kabupetan/kota. Aparatur negara dalam menjalankan tugasnya tunduk pada hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis terutama aturan-aturan Hukum Tata Negara dan Hukum administrasi Negara. Dalam penyelenggaran pemerintah di Indonesia yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah dasar konstitusional dapat dilihat pada Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa: “ Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten, dan kota mempunyai daerah yang diatur dengan undang-undang”.[3]

Dalam undang-undang ada tiga asas otonomi daerah dalam pemerintahan daerah, yaitu asas desentralisasi, dekonsentrasi,dan tugas pembantuan, sehingga dalam pelaksanaannya otonomi daerah dilaksanakan sebagai bentuk pemerintahan daerah yang sifatnya mengurus rumah tangga sendiri oleh daerah, akan tetapi urusan atau wewenang itu merupakan sebuah wewenang yang dilimpahkan dari pusat kepada daerah sebagai wujud tugas pembantuan daerah atas pemerintah pusat sehingga harus ada pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat yang harus adanya integrasi antara pusat dan daerah.

B. Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah Pasca Amandemen UUD 1945

Setelah kontroversi revisi UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah beberapa waktu yang lalu, kini setelah terbit UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai penggantinya ternyata masih juga menuai pro-kontra. Kondisi demikian dapat kita lihat melalui berbagai substansi pasal-pasal yang terkandung didalamnya, terutama sekali tentang pemilihan kepala daerah langsung (pilkadal). Keberadaan UU ini dimulai ketika tarik ulur kebijakan publik “dimenangkan” oleh pemerintah melalui kebijakan revisi UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang dinilai banyak kalangan kebablasan dan memiliki berbagai kelemahan.[4]

Berdasarkan ketentuan UUD 1945 setelah amandemen, serta Undang-Undang Pemerintahan daerah yang baru UU No. 32 Tahun 2004, sistem pemerintahan kita telah memberikan keleluasaan yang sangat luas kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah menekankan pentingnya prinsip-prinsip demokrasi, peningkatan peran serta masyarakat, dan pemerataan keadilan dengan memperhitungkan  antar daerah.

Membahas otonomi daerah di Indonesia akan berkaitan dengan Konsep dan teori pemerintahan lokal (local government) dan bagaimana aplikasinya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia. Oleh karena local government merupakan bagian Negara maka konsep local government tidak dapat dilepaskan dari konsep-konsep tentang kedaulatan Negara dalam system unitary dan Federal serta sentralisasi, desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.[5]Local Government dapat mengandung tiga arti Pertama, berarti pemerintahan lokal. Kedua, pemerintahan lokal yang dilakukan oleh pemerintahan lokal. Ketiga berarti, daerah otonom.Istilah “Otonomi” mempunyai makna kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu adalah wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan.[6]

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pengertian desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.[7]Desentralisasi adalah salah satu bentuk (sendi)  organisasi negara, oleh karena itu desentralisasi berkaitan erat dengan pengertian negara. Negara adalah “a legal order” (tatanan hukum).[8]

Pemaknaan desentralisasi dibedakan dalam empat hal; (1) kewenangan untuk mengambil keputusan diserahkan dari seorang pejabat administrasi/pemerintah kepada yang lain; (2) pejabat yang menyerahkan itu mempunyai lingkungan pekerjaan yang lebih luas daripada pejabat yang diserahi kewenangan tersebut; (3) pejabat yang menyerahkan kewenangan tidak dapat memberi perintah kepada pejabat yang telah diserahi kewenangan itu, mengenai pengambilan keputusanatau isi keputusan itu; serta (4) pejabat yang menyerahkan kewenangan itu tidak dapat menjadikan keputusannya sendiri sebagai pengganti keputusan yang telah diambil, tidak dapat secara bebas menurut pilihan sendiri sebagai pengganti keputusan yang telah diserahi kewenangan itu dengan orang lain, tidak dapat menyingkirkan pejabatyang telah diserahi kewenangan dari tempatnya.[9]

Dalam konteks Negara Kesatuan, hubungan kewenangan antara pusat dan daerah di Indonesia mendasarkan diri pada tiga pola, yaitu desentralisasi, dekonsentrasi dan medebewind (tugas pembantuan).[10] Pengertian Asas Tugas Pembantuan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah propinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/ kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.[11]

Tujuan diberikannya tugas pembantuan (medebewind) adalah untuk lebih meningkatkan efektivitas dan efesiensi penyelenggaraan, pembangunan serta pelayanan umum kepada masyarakat. Selain itu pemberian tugas pembantuan juga bertujuan untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu mengembangkan pembangunan daerah dan desa sesuai dengan potensi dan karakteristiknya.[12]

Hal-hal yang diatur dan diurus oleh pemerintah daerah ialah tugas-tugas atau urusan-urusan tertentu yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah-daerah untuk diselenggarakan sesuai dengan kebijaksanaan, prakarsa dan kemampuannya daerah.[13] Dalam menciptakan kebijakan publik yang berkualitas tentunya memerlukan penanganan sosok steakeholders yang memiliki kompetensi,wawasan, moral dan yang mampu merumuskan kebijakan untuk kepentingan publik. Kebijakan dapat didefinisikan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor), sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Penetapan kebijakan merupakan suatu faktor penting bagi organisasi untuk mencapai tujuannya.[14]


Komentar

Blog Lainnya

  1. Singkong dan Kreatifitas
  2. Dinamika Pemilu Raya Presiden Mahasiswa BEM STAINH Malingping
  3. Dosen Informatika Melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat di STAI Nurul Hidayah Malingping
  4. Gelar Wisuda Perdana, Kemenag Apresiasi Kiprah STAI Nurul Hidayah 20 January 2018 17:21 B
  5. SEBARAN MATA KULIAH MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
  6. PEMEBRITAHUAN PELAKSANAAN WORKSHOP KKNI
  7. METODE PEMBELAJARAN BACA TULIS AL QUR’AN DALAM PERSPEKTIF MULTIPLE INTELLIGENCES OLEH : Dadang Ah
  8. PENGUMUMAN : Daftar Peserta Seminar Judul Gelombang Ke 1, Prodi Manajemen Pendidikan Islam
  9. PENGUMUMAN : Daf
  10. PEDOMAN PENULISAN SKRIPSI STAI NURUL HIDAYAH ( OLEH : DADANG AHMAD SUJATNIKA )